Pengaruh Sosial Masyarakat Penggabungan Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Abstrak

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 200 ayat (2) disebutkan adanya Pembentukan, Penghapusan, dan/atau Penggabungan desa harus memperhatikan asal usulnya dan atas prakarsa masyarakat. Undang-undang tersebut  diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dimana disebutkan adanya Pembentukan dan Perubahan Status Desa, dan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Berdasarkan hal tersebut wilayah Pemerintah Kecamatan Sipirok yang merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Selatan juga melaksanakan amanat dari Peraturan Daerah tersebut, dimana desa-desa di Kecamatan Sipirok sebagian besar telah digabung dan membentuk desa baru, dan sebagian diubah statusnya menjadi Kelurahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa keuntungan dan kerugin penggabungan desa terhadap sosial masyarakat, administrasi dan juga pemerintahan.