LEGALITAS SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT OLEH LURAH ATAU CAMAT
DOI:
https://doi.org/10.65434/jst.v1i2.15Keywords:
Legalitas, Surat Keterangan, Jual BeliAbstract
Certificates issued by the National Land Agency (BPN) have more legal strength compared to the Sale and Purchase Certificate of Land made by the village head or sub-district head. Most of these unregistered lands are located in rural and urban settlement areas; however, the residents have occupied the land for a long time, and land ownership rights can only be proven with a land certificate issued by the village head or sub-district head. In a sales transaction, both parties rely on each other's trust. The research method used is empirical juridical legal research. The research results show that the legality of the sale and purchase certificate for land is valid and has strong legal force as long as there are no higher regulations governing it. However, with the enactment of Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Law (UUPA), the legal status of the sale and purchase certificate for land became weak and no longer had legal force.
Downloads
References
Akbar, Armansyah, Andi, 2017, Jurnal Surat Keterangan Tanah Sebagai Syarat Penyertipikatan Tanah”, FH, Universitas Hasanudin Makasar, https://core.ac.uk/download/pdf/89562208.pdf ,
A.P.Perlindungan, 1994, Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan PP No.24 Tahun 1997, cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
Chulaemi Ahmad, 1996, Hukum Agraria Perkembangan, Macam-macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
Dektorat Tata Ruang Dan Pertanahan Kemantrian Perencanaan Nasional, Kajian Persiapan Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif Di Indonesia, 2016.
Hadiman, Rusmanto, 2011, Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa (Suatu Tinjauan Yuridis Praktis), Eresco, Bandung.
Imron Ali, dan Iqbal Muhamad, 2019, Hukum Pembuktian, UNPAM PRESS, Banten.
Ivan, Noor, Caesar, 2017, Jurnal Implikasi Hukum Dihapuskannya Surat Keterangan Tanah Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Pertama Kali, FH, Universitas Brawijaya, http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/download/683/662
M.A. Susiawati, Wati Susiawati, 2017, Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian, https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/download/836/350 ,
Perangin Effendi, 1994, Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, PT.Raja Grafindo Persana, Jakarta.
Prodjodikoro, R.Wirjono, 1983, Azas-azas Hukum Perdata, Sumur,Bandung.
Rudianto, Muchtar,2010, Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Sebagai Perjanjian Pendahuluan, Rajawali Press, Jakarta;
Soekanto, Soerjono, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
Soekanto, Soerjono, 2001, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.Waluyo, Bambang, 1996, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Saputra, Dendih, Riki, 2017, Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Bersertifikat Ganda Menurut Aturan Badan Pertanahan Nasional Di Wilayah Tanggerang Selatan, http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41808/1/RIKI%20DENDIH%20SAPUTRA-FSH.pdf,
Pasal 1 angka 4, Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasiona, Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
