PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KEALPAAN YANG MENYEBABKAN AKIBAT FATAL: ANALISIS PERBANDINGAN DUA REZIM KUHP
DOI:
https://doi.org/10.65434/jst.v3i3.39Kata Kunci:
Kealpaan, KUHP, Penegakan HukumAbstrak
Kealpaan yang mengakibatkan akibat fatal merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang memiliki konsekuensi serius karena berhubungan dengan perlindungan terhadap hak hidup seseorang. Pengaturan kealpaan dalam KUHP lama dinilai kurang memadai karena rumusannya yang masih bersifat umum dan belum membedakan derajat kelalaian secara jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum. Indonesia kemudian melakukan pembaruan melalui KUHP baru yang mempertegas unsur kesalahan, memperjelas batas tanggung jawab pidana, serta memperluas bentuk sanksi yang lebih proporsional dan humanis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru membawa perubahan signifikan pada aspek kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, serta efektivitas pemidanaan yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Selain itu, penerapan keadilan restoratif dalam KUHP baru memberikan ruang pemulihan yang lebih adil bagi korban dan keluarga korban. Dengan demikian, perbandingan ini menegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana sangat diperlukan untuk mengurangi disparitas dalam putusan serta meningkatkan kualitas penegakan hukum atas tindak kealpaan fatal di Indonesia.
Unduhan
Referensi
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan. (2017). Laporan Tahunan Data Pecandu dan Penyalahguna Zat Adiktif di Wilayah Sumatera Utara. BNNK Tapsel.
Davis, M. A. (2023). Community-based drug prevention models: An international review of active civic participation. Journal of Social Policy and Public Administration, 45(2), 112-128. https://doi.org/10.1016/j.jsppa.2023.01.004
Hasibuan, A. A. (2017). Narkoba dan penanggulatangannya di kalangan remaja. Jurnal Kajian Sosial Keagamaan UIN Serang, 3(1), 45-58.
Heriani, I. (2014). Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif melalui pendekatan yuridis normatif. Jurnal Hukum dan Justitia UIN Suska, 8(2), 201-215.
Jamaludin, A. N. (2015). Sosiologi Penyimpangan Sosial: Teori, Fakta, dan Penanganannya di Indonesia. Pustaka Setia.
Johnson, R. L., & Smith, K. T. (2022). Evaluating demand reduction strategies in regional drug enforcement policies. International Journal of Drug Policy Studies, 29(4), 305-321. https://doi.org/10.1088/ijdps.2022.04.012
Kartono, K. (2014). Patologi Sosial dan Penyimpangan Perilaku Masyarakat. Rajawali Pers.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. (2017). Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan. Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Satori, D., & Komariah, A. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
Sunyoto, D. (2016). Metodologi Penelitian Akuntansi dan Manajemen Berbasis Lapangan. Caps Publishing.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.




