Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Standar Laik Operasi Kapal Nelayan Di Perairan Tapanuli Tengah

Abstrak

Standar Laik Operasi (SLO) merupakan salah satu instrumen dalam pengawasan perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021. PERMEN-KP No. 23 Tahun 2021 merupakan peraturan pengganti PERMEN KP No. 1 Tahun 2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan. Kapal dianggap tidak laik operasi karena terbukti tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang ditetapkan, yaitu adanya sertifikat kapal yang kadaluarsa, alat keselamatan kurang memadai, tanda pendaftaran kapal tidak dipasang, muatan yang berlebih/over draft, muatan tidak sesuai dengan dokumen muatan dan sebagainya yang akan berakibat fatal jika kapal tetap berlayar atau beroperasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Markas Kepolisian Perairan Tapanuli Tengah masih mengupayakan tindakan peventif dan preemtif  bilamana tengah melakukan pemeriksaan di perairan dalam rangka patroli laut atau dengan mensosialisasikan hukum kepada masyarakat nelayan atau masyarakat ketika melakukan kegiatan sambaing, kemudian Hambatan Satuan Kepolisian Perairan dalam penerapan sanksi hukum bagi pelanggaran adalah faktor internal dari jajaran Kepolisian Perairan itu sendiri, karena minimnya personil dan sarana kapal yang dimiliki. Personil Kepolisian Polairud Tapanuli Tengah hanya berjumlah 8 (delapan) orang termasuk